PALANGKA RAYA – Kebijakan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 menurut Anggota DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda diharapkan dapat fokus pada upaya memperbaiki kesenjangan sosial.
Menurutnya, untuk mengurangi ketimpangan yang masih terjadi di masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus mengedepankan kebijakan yang bersifat inklusif dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
“Kesenjangan sosial di Kalteng masih cukup besar, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun akses layanan kesehatan,” katanya kepada awak media, Jumat (31/1/2025).
Oleh karena itu, ia mengungkapkan, kebijakan yang diambil harus bisa menyentuh semua kalangan, utamanya masyarakat yang berada di daerah pelosok.
Ketua Fraksi Gerindra ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, serta masyarakat dalam merancang dan menjalankan kebijakan tersebut.
“Kita harus memiliki data yang akurat terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa itu, kebijakan yang diluncurkan bisa jadi tidak tepat sasaran,” ucapnya.
Ia juga berharap agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Pendidikan dan pelatihan yang merata sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah kita. Tanpa peningkatan kualitas SDM, maka kesenjangan sosial akan terus berlanjut,” imbuhnya.
Masyarakat menurutnya, harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program.
“Dengan begitu, masyarakat bisa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang diterapkan,” tutupnya.//
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
