SAMPIT – Laporan yang dilayangkan Tantara Lawung Adat Mandau Talawang terhadap Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, ke Polda Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kini tengah berproses.
Menanggapi laporan tersebut, Rimbun menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum yang berjalan terkait polemik Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
Ia mengaku telah menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang diperlukan.
“Kalau saya, dengan kesiapan dan juga administrasi yang ada, dan dari awal saya merasa dirugikan, berarti dengan kesiapan 100 persen saya hadapi. Kita percaya penegak hukum bekerja profesional,” ujarnya, Jumat.
Rimbun menegaskan, kisruh yang berkembang belakangan ini tidak memengaruhi proses KSO yang sedang berjalan. Menurutnya, kerja sama antara koperasi, kelompok tani, dan perusahaan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
“Oh tidak ada pengaruh. Kemarin juga sudah disampaikan surat pernyataan dari 10 koperasi yang mengantongi atau sudah dipercayakan KSO dan SPK, serta dua kelompok tani. Mereka menyatakan tidak pernah memberikan sepersen pun untuk mempercepat proses KSO maupun SPK tersbut.
Ia menyebutkan, surat pernyataan tersebut ditandatangani dan dicap resmi oleh masing-masing koperasi. Bahkan, lanjutnya, sejumlah koperasi merasa keberatan karena nama mereka ikut terseret dalam isu dugaan pemberian uang pelicin.
“Mereka juga tersinggung karena nama mereka tercemar seolah-olah ada memberikan uang pelicin. Itu tidak benar dan keberatan atas tudingan tersebut. Surat pernyataan itu juga akan kami sampaikan kepada penegak hukum sebagai bukti tidak ada main mata,” jelasnya.
Terkait rekomendasi yang sempat dikeluarkannya, Rimbun menegaskan bahwa surat tersebut bukan merupakan syarat mutlak dalam proses KSO.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penanganan laporan masih berlangsung di aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
