Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meningkatkan koordinasi serta memperkuat peran kepala daerah hingga tingkat kelurahan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, memimpin rapat persiapan Penguatan Peran Kepala Daerah dan Lurah dalam Mewujudkan Kalimantan Tengah Siap Menghadapi Bencana Alam dan Bebas Karhutla. Rapat tersebut membahas berbagai persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.
Dalam rapat tersebut, Linae menegaskan bahwa penanganan bencana, khususnya karhutla, membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan. Kepala daerah dan lurah dinilai memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam menyampaikan edukasi, melakukan pencegahan, serta mempercepat respons ketika terjadi bencana.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai melalui langkah pencegahan, pemetaan wilayah rawan, penguatan komunikasi, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait.
“Seluruh pihak yang memiliki tugas dan fungsi terkait kebencanaan harus terlibat secara aktif agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan efektif,” ujar Linae, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026, termasuk memperkuat sistem komando penanganan karhutla melalui Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla.
Penguatan peran kepala daerah dan lurah menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan bencana yang terpadu. Dengan koordinasi yang baik hingga tingkat paling bawah, informasi mengenai potensi bencana dapat lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti.
Selain karhutla, rapat tersebut juga membahas kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana alam lainnya yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur serta kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Melalui kegiatan penguatan koordinasi ini, Pemprov Kalteng berharap seluruh jajaran pemerintahan memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian bencana, khususnya karhutla, membutuhkan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih siap menghadapi bencana dan bebas dari kabut asap akibat karhutla.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
