Pulang Pisau – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memastikan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan meninjau langsung Pos Siaga Penanganan Karhutla Kabupaten Pulang Pisau.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta langkah-langkah pengendalian karhutla, khususnya menghadapi kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng. Kehadiran jajaran pemerintah provinsi menunjukkan komitmen dalam memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla.
Agustiar Sabran menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, tepat, dan responsif agar kebakaran tidak meluas serta tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan.
Menurutnya, langkah pencegahan dan deteksi dini menjadi hal utama dalam pengendalian karhutla. Setiap potensi titik api harus segera ditindaklanjuti agar dapat diminimalisir sebelum berkembang menjadi kebakaran besar.
“Begitu ada titik api agar cepat bergerak memadamkan,” tegas Gubernur saat memastikan kesiapan penanganan karhutla di lapangan, Rabus (22/7/2026).
Ia menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPB-PK, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat harus terus diperkuat.
Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla karena memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) Karhutla Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan bencana. Aktivasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Melalui sistem komando dan koordinasi terpadu tersebut, pemerintah berharap respons terhadap kejadian karhutla dapat berjalan lebih efektif, mulai dari pemantauan, pencegahan, hingga operasi pemadaman apabila terjadi kebakaran.
Gubernur juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
Dengan penguatan kesiapsiagaan, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat berjalan maksimal serta menjaga wilayah Kalteng tetap aman selama musim kemarau 2026.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
