Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (31/7). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memantau langsung kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Posko Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau.
Kunjungan Menkopolkam menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla selama musim kemarau. Sebelumnya, Pemprov Kalteng juga telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI guna mematangkan langkah strategis menghadapi puncak musim kemarau.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, curah hujan yang masih turun pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kesiapan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini adalah water break atau jeda waktu yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus dan September, bahkan bisa berlanjut hingga November. Untuk itu, Pemprov Kalteng telah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar.
Menurut Agustiar, seluruh pemerintah kabupaten dan kota harus bergerak cepat menyesuaikan langkah antisipasi dengan tingkat kerawanan di wilayah masing-masing. Ia meminta kepala daerah tidak menunda penetapan status siaga darurat apabila kondisi mengharuskan, sekaligus memastikan dukungan anggaran tersedia untuk mendukung operasional penanganan karhutla.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk kelancaran operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara cepat melalui koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemantauan cuaca dan iklim per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 107 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik. Meski citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering serta rendahnya potensi hujan pada awal Agustus menjadi perhatian serius dalam memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
