PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng soroti tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan.
Menurut Juru Bicara Fraksi Gerindra, Helmi, saat ini perlunya kebijakan anggaran yang berpihak pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat luasnya wilayah gambut yang rentan terbakar setiap tahun.
“Pencegahan lebih baik daripada penanganan. Karena itu, kebijakan yang berorientasi pada pencegahan dini harus menjadi bagian dari prioritas APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026,” kata Helmi kepada awak media, Jumat (24/10/2025).
Helmi juga menyampaikan bahwa, hal ini juga tekah disampaikan pihaknya kr Pemprov Kaltebg saat membacakan pandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, di Ruang Paripurna DPRD Kalteng beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penguatan alokasi anggaran diperlukan untuk kegiatan mitigasi, pengawasan lapangan, dan edukasi masyarakat, agar bencana kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan.
Selain isu lingkungan, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
“Pemprov Kalteng perlu memastikan dukungan konkret bagi pelaku ekonomi rakyat melalui akses modal, pelatihan keterampilan, serta kemudahan distribusi hasil produksi,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, sektor riil dan ekonomi rakyat harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalteng di tengah perlambatan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi utama membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif.
Selain itu, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel perlu diperkuat melalui digitalisasi pelayanan publik.
“Dengan tata kelola yang baik, seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google Newsuntuk dapatkan informasi lainnya.
