KaltengBicara.com – Palangka Raya. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PalangkaRaya (UPR) hari ini telah melayangkan surat terbuka untuk permohonan debat terbuka dengan pihak rektorat dan ketua pelaksana KKN Kebangsaan.
“Kami sebenarnya melayangkan surat terbuka. Dalam artian kepada pihak rektorat dan juga kepada panitia pelaksana terutama Ketua pelaksana KKN Kebangsaan,” ujar Wakil Presiden Mahasiwa UPR, Ernae Agustyana, Selasa (19/7/2022).
Dia menyampaikan ingin melakukan debat terbuka dan meminta klarifikasi terkait hadirnya tokoh politik di acara KKN Kebangsaan yang menurutnya menciderai marwah kampus.
“Masuknya Hasto di Kampus kami dengan membawa namanya sebagai Sekken PDIP itu sudah mencoreng marwah kampus,” jelas Ernae.
Perempuan yang aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan ektra kampus ini juga berpendapat adanya peraturan yang melarang peraturan partai politik masuk kampus.
“Sebenarnya pada tahun 2002 itu ada salah satu Permen (peraturan menteri) yang menyatakan bahwa partai politik dan organisasi eksternal dilarang masuk kampus,” bebernya.
Namun menurutnya, merujuk peraturan itu. Organisasi eksternal yang dilarang masuk kampus sudah dicabut. Dia menambahkan, jika pihaknya sebenarnya menyambut baik dan mengapresiasi adanya KKN Kebangsaan yang digelar di kampusnya.
Namun kekecewaan bermula dari kegiatan tersebut dibungkus dengan bumbu politik praktis. Seperti spanduk foto Hasto dengan baju pdh PDIP.
“Kami juga mengungkapkan kekecewaan kami pada pihak rektorat. Yang dimana mereka membentangkan karpet merah untuk tokoh politik yang dihadirkan dalam momen pembukaan KKN Kebangsaan,” tambah Ernae.
Meskipun Hasto tidak menyinggung pesta demokrasi 2024, Ernae menilai hadirnya Hasto sudah menjadi simbol partai politik dan sarat dengan politisasi.
“Bahkan yang membuat kami kecewa adalah stetment pak Aswin sebagai ketua pelaksana, beliau bilang KKN Kebangsaan ini telah mengundang semua Parpol,” tegasnya. //// (Lna)
