PALANGKA RAYA – Kebijakan monopoli gas LPG 3kg yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Herman Fland Dakhi, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan pengalihan isu dari masalah pagar laut yang lebih penting, Sabtu, (8/2/2025)
Menurut Herman Fland Dakhi, kebijakan monopoli gas LPG 3kg tidak akan menyelesaikan masalah energi yang dihadapi oleh masyarakat.
“Kebijakan ini hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada penjualan gas LPG sebagai sumber pendapatan,” ujarnya.
Herman Fland Dakhi juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan pengalihan isu dari masalah pagar laut yang lebih penting.
“Pagar laut adalah masalah yang lebih besar dan lebih penting, karena dapat mempengaruhi keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia harus fokus pada penyelesaian masalah pagar laut, bukan pada kebijakan yang tidak akan menyelesaikan masalah energi.
“Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian masalah pagar laut, karena ini adalah masalah yang lebih penting dan lebih besar,” ujarnya.
Seperti yang kita ketahui juga Beberapa kalangan masyarakat telah menyatakan kekecewaan atas kebijakan tersebut. Dimana Kebijakan ini menurut mereka akan memperburuk kondisi ekonomi, karena karena bergantung pada penjualan gas LPG sebagai sumber pendapatan. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
