JAKARTA — Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi “Karangan Bunga 63 Tahun Menkeu” di depan Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Sebanyak 63 papan bunga utama—melambangkan usia Menteri Keuangan Sri Mulyani—serta 37 papan pendamping dipajang sebagai protes moral atas kebijakan yang dinilai mendorong kapitalisasi pendidikan tinggi dan mendiskriminasi kesejahteraan dosen.
ADAKSI menyoroti tiga isu pokok: diskriminasi tunjangan kinerja antar-PTN (imbas Perpres 19/2025), tunjangan fungsional dosen yang tak naik sejak 2007 (menuntut revisi Perpres 65/2007), serta utang tukin 2020–2024 yang disebut belum dibayarkan meski diamanatkan Permendikbud 49/2020. Aliansi juga menuntut kepastian skema PPPK dosen agar tidak menjadi “jalan buntu” karier akademik.
ADAKSI menyampaikan lima tuntutan: hentikan kapitalisasi pendidikan dan UKT mencekik; Tukin for All untuk seluruh dosen ASN tanpa diskriminasi (Satker, BLU, BH); naikkan tunjangan fungsional berbasis inflasi dan kesetaraan profesi; bayar utang tukin 2020–2024; serta reformasi PPPK (perpanjangan hingga pensiun bagi yang berkinerja baik, pengakuan masa kerja, dan akses promosi setara PNS).
“Kami tidak menolak reformasi birokrasi, tetapi menolak diskriminasi… Pendidikan tinggi harus kembali pada amanat konstitusi, bukan mengkomersialisasi rakyat,” ujar Dr. Fatimah, Ketua Umum ADAKSI.
