PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang) Yuas Elko mewakili Gubernur Kalteng menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (8/9/2025), dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng.
Rakor yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri ini juga membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta langkah optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31% (year-on-year) dan -0,08% (month-to-month).
“Inflasi terjaga di angka yang baik,” ujar Tito.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, deflasi bulan tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga beberapa komoditas, seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Sementara pada minggu pertama September 2025, sebanyak 7 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 30 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi stabil. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH ialah cabai merah dan cabai rawit, sedangkan komoditas lain yang turut berpengaruh antara lain beras, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, daging sapi, minyak goreng, dan telur ayam ras.
Mendagri menegaskan bahwa penurunan harga beras tidak terlepas dari intervensi pemerintah melalui Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan serentak pada Agustus 2025 lalu, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Tito juga memaparkan kondisi Kamtibmas nasional. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 228 aksi unjuk rasa dan solidaritas di 35 provinsi. Dari jumlah tersebut, 42 kabupaten/kota mengalami demonstrasi anarkis, sementara 102 kabupaten/kota menggelar aksi damai.
Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi potensi konflik sosial, menghentikan kekerasan secepat mungkin, serta melakukan rekonsiliasi dan dialog agar situasi tetap kondusif.
“Diharapkan, langkah rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat atas dapat mendinginkan suasana,” ujarnya.
Selain itu, kepala daerah diminta untuk aktif menggelar rapat Forkopimda, pertemuan dengan tokoh masyarakat, serta mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Ia juga mengingatkan agar pejabat publik tidak melakukan flexing, selalu menggunakan bahasa santun, dan fokus pada kegiatan pro rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2025 mencapai 23,85 juta orang, dengan 2,38 juta orang di antaranya termasuk kategori miskin ekstrem.
Menurutnya, untuk mencapai target kemiskinan 5% pada 2029, angka kemiskinan harus turun 0,86% per tahun. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu kunci utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
“Angka kemiskinan sejalan dengan laju inflasi. Pemerintah berusaha menekan inflasi agar angka kemiskinan menurun,” jelas Muhaimin.
Pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan dashboard Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemenko PM untuk memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Kepala BPS Amalia menambahkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 1,36 juta jiwa, dengan tingkat kemiskinan menurun dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,47% pada Maret 2025. Dari 38 provinsi, 18 provinsi berada di bawah rata-rata nasional, sementara 20 provinsi berada di atasnya.
Kalimantan Tengah termasuk provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional, meski mengalami sedikit kenaikan dari 5,17% (Maret 2024) menjadi 5,18% (Maret 2025).
Menanggapi hasil Rakor tersebut, Sahli Ekeubang Yuas Elko mendorong dinas-dinas terkait di lingkungan Pemprov Kalteng, terutama Dinas Sosial, untuk segera memutakhirkan data kemiskinan dan penerima bantuan melalui DTSEN.
“Update data, laporkan, dan pastikan tidak ada data ganda. Data penerima bantuan harus disahkan melalui SK Gubernur. Itu menjadi prioritas untuk program Kartu Huma Betang di Dinas Sosial,” tegas Yuas.
Terkait kenaikan tingkat kemiskinan di Kalteng, Yuas juga mengimbau agar program penyaluran Beras SPHP dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan di seluruh kabupaten/kota. “Terus berjalan ya, SPHP dan Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google Newsuntuk dapatkan informasi lainnya.
