PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra mencatat bahwa Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran telah menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pembahasan bersama DPRD Kalteng.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Helmi menyampaikan, bahwa rancangan APBD ini menjadi instrumen utama dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan publik selama tahun anggaran 2026.
“Sebagaimana disampaikan oleh gubernur, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 7,105 triliun lebih, sedangkan belanja daerah mencapai RP 7,3 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sekitar Rp 266 miliar lebih yang akan ditutupi melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama,” katanya, Selama (14/10/2025).
Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa rancangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat di Bumi Tambun Bungai.
“Rancangan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalteng,” jelasnya.
Fraksi Partai Gerindra menilai bahwa rancangan ini perlu diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pelayanan publik, serta ketahanan lingkungan hidup.
“Pemprov Kalteng juga diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat, serta melakukan efisiensi belanja agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi upaya gubernur dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai langkah konkret.
“Salah satunya seperti penertiban penggunaan kendaraan berplat luar daerah, penataan tata kelola distribusi BBM, serta kebijakan lain yang menunjukkan komitmen terhadap inovasi pengelolaan pendapatan daerah,” terangnya.
Namun demikian, pihaknya juga mendorong agar upaya tersebut diperkuat melalui percepatan digitalisasi sistem pendapatan dan integrasi data keuangan antarperangkat daerah.
“Langkah ini penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta memastikan setiap sumber pendapatan daerah tercatat dan termonitor secara transparan dan akuntabel,” terangnya.
Dari sisi belanja daerah, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama,” ucapnya.
“Belanja yang bersifat administratif atau seremonial perlu dikendalikan agar ruang fiskal dapat lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan publik,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google Newsuntuk dapatkan informasi lainnya.
