JAKARTA– Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, bersama jajaran menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 di Pullman Hotel Central Park, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Rakornas tahun ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, yang menegaskan komitmen nasional dalam memperkuat transformasi aparatur negara untuk mendukung pembangunan Indonesia.
Rakornas dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Kepala BKD/BKPSDM se-Indonesia, atau perwakilannya. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan menghadirkan sejumlah narasumber nasional, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, serta Ignatius Jonan.
Pelaksanaan Rakornas Kepegawaian 2025 memfokuskan agenda pada penguatan Manajemen Talenta Nasional, sistem merit, pengembangan kompetensi ASN berbasis digital, serta percepatan transformasi tata kelola kepegawaian yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, dibahas pula strategi membangun birokrasi yang lebih lincah, adaptif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan nasional berbasis Asta Cita.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan kualitas ASN. Melalui Rakornas ini, BKD Kalteng diharapkan mampu mempercepat penerapan manajemen talenta daerah serta meningkatkan pelayanan kepegawaian yang semakin responsif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam arahannya, Prof. Zudan menyampaikan bahwa Indonesia kini memiliki lebih dari 5 juta ASN, sehingga dibutuhkan orkestrasi tata kelola manajemen ASN yang kuat dan terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan ASN tidak semata tergantung pada aturan, tetapi pada kemampuan seluruh pihak bergerak dalam satu visi pembangunan.
“Dengan jumlah lebih dari 5 juta ASN, Indonesia membutuhkan orkestrasi tata kelola manajemen ASN yang kuat. Ini diawali dengan desain reformasi birokrasi yang pro–karier ASN, dengan mengubah orientasi dari regulasi represif menjadi regulasi responsif, sehingga berdampak pada realisasi Asta Cita dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dirancang secara progresif dan berorientasi pada pengembangan karier ASN. Pergeseran dari regulasi yang kaku menuju regulasi yang responsif menjadi kunci terciptanya birokrasi modern dan adaptif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, menyambut positif arah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN. Ia menilai bahwa transformasi manajemen ASN adalah kebutuhan mendesak di tengah perubahan cepat dalam pelayanan publik dan perkembangan teknologi. BKD Kalteng, lanjutnya, berkomitmen memperkuat kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, pemetaan talenta, serta penerapan sistem merit yang konsisten di seluruh perangkat daerah.
“Rakornas Kepegawaian 2025 ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah strategis pemerintah pusat dan daerah dalam membangun birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi kinerja. Dengan kolaborasi yang solid, BKD Provinsi Kalimantan Tengah siap mengawal transformasi ASN menuju birokrasi modern yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi langkah nyata memperkuat kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam membangun tata kelola manajemen ASN yang profesional, berintegritas, serta siap bergerak mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.//
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
