MALANG — Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di Malang pada 7–8 Agustus 2025.
Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional dan penyusunan langkah strategis untuk memperjuangkan hak-hak dosen ASN. Kegiatan dihadiri jajaran pengurus pusat, 19 Dewan Pengurus Wilayah (DPW), serta pimpinan cabang dari berbagai daerah.
Rakernas merumuskan enam agenda prioritas, meliputi penetapan program kerja DPP ADAKSI 2025–2026, perjuangan pemerataan tunjangan kinerja (tukin) tanpa diskriminasi klaster PTN, dorongan kenaikan tunjangan fungsional yang stagnan sejak 2007, usulan pembayaran rapelan tukin periode 2020–2024, penguatan jalur karier dosen PPPK termasuk akses studi lanjut dan kenaikan pangkat, serta pembaruan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lebih objektif dan terintegrasi.
Salah satu keputusan penting adalah pengesahan Policy Brief yang merekomendasikan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menaikkan tunjangan fungsional dosen. Naskah akademik tersebut akan segera diajukan kepada kementerian terkait sebagai langkah konkret mengatasi stagnasi tunjangan selama 18 tahun.
Ketua Panitia Rakernas, Rio Kurniawan, menyatakan bahwa forum ini memperkuat peran ADAKSI sebagai mitra strategis dan kritis dalam pembangunan pendidikan tinggi. Ketua Umum DPP ADAKSI, Dr. Fatimah, menegaskan bahwa pemerataan tukin merupakan kunci untuk mencegah ketimpangan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan.
Rakernas juga menjadi momentum pelantikan DPP ADAKSI Periode 2025–2028 oleh Ketua Dewan Pengawas, Dr. Ir. Esther Sanda Manapa, M.T., yang dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 19 DPW oleh Wakil Ketua Umum, Anggun Gunawan. Momen ini menegaskan komitmen kolektif ADAKSI dalam memperjuangkan kesejahteraan dosen ASN di seluruh Indonesia.
