PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggapi Nota Keuangan Dan Raperda Kalteng Tentang Rancangan APBD Kalteng, Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Gubernur dan menerima untuk dibahas lebih lanjut.
“Sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Kalteng di masa mendatang, Fraksi PKB dapat merekomendasikan beberapa hal dan catatan, seperti meminta agar proyeksi PAD disusun lebih realistis dan konservatif,” kata Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, Selasa (14/10/2025).
Pihaknya juga meminta untuk Pemprov menghindari over-estimasi yang berisiko menyebabkan pembiayaan defisit yang tinggi.
“Kami mengusulkan agar Pemprov memperkuat upaya optimalisasi sektor potensial (seperti penerimaan pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah) agar kontribusi PAD meningkat,” terangnya.
Selain itu, meminta agar alokasi belanja di prioritaskan untuk pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur pedesaan, air bersih, sanitasi, serta pengentasan kemiskinan.
“Kami Berharap agar belanja tidak langsung yang berkaitan dengan birokrasi ditinjau efisiensinya, agar rasio antara belanja langsung dengan tidak langsung tetap proporsional,” tuturnya.
Fraksi PKB juga berharap agar ada sinkronisasi dengan program nasional dan provinsi, agar tidak terjadi tumpang tindih dan supaya efektivitas anggaran lebih tinggi.
“Kami mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan (sustainability) dan kesinambungan program, agar tidak berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran tahun berikutnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, meminta agar mekanisme pengawasan internal dan eksternal diperkuat, termasuk keterbukaan data ke publik, monitoring realisasi, dan pelaporan berkala.
“Kami Menekankan komitmen untuk ikut mengawasi tahap pelaksanaan anggaran agar seluruh program dan kegiatan benar benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan membawa manfaat nyata bagi rakyat Kalteng,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google Newsuntuk dapatkan informasi lainnya.
