KaltengBicara.com – Jakarta. Isu penculikan anak di Wamena, Papua ternyata menimbulkan konflik berkepanjangan. Berawal dari informasi simpang siur yang beredar, berujung pada kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya sejumlah korban.
Jumlah warga yang tewas imbas kejadian tersebut mencapai 10 orang dan 18 personel aparat keamanan mengalami luka-luka sesuai dengan laporan Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Matius Fakhiri dalam jumpa pers pada Jumat, 24 Februari 2023 lalu.
Belum lagi dengan aksi pembakaran sejumlah kios yang memperkeruh suasana di Wamena.
Hal ini menjadi perhatian bagi Koordinator Wilayah-XII Tanah Papua Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Korwil-XII Tanah Papua PP GMKI), Rafael Viktor Tibul yang turut membahas kerusuhan tersebut pada diskusi publik “Wamena Berdarah 2023: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusian?”, yang diselenggarakan bersama Koalisi Kemanusiaan Papua, Selasa, 14 Maret 2023.
Mencermati diskusi dan pemaparan yang disampaikan, terdapat kejanggalan dalam penyelesaian tragedi kemanusiaan di Wamena pada Februari lalu.
“Orang-orang seakan-akan malas, pusing dengan proses hukum,” sebut Rafael Viktor dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023.
Sementara itu, Viktor menilai, seharusnya keadilan hukum berlaku bagi keluarga korban secara mutlak tanpa pandang bulu.
Dari narasumber yang hadir, memberikan berbagai pandangan termasuk kronologis yang terjadi di lapangan.
“Baik dari Komnas HAM, BRIN, ALDP, terutama laporan investigasi lapangan yang di sampaikan oleh bapak Theo Hesegem itu memberikan sebuah gambaran real lapangan bahwa di sana tidak adanya keseriusan yang di tunjukkan oleh aparat penegak hukum setempat,” pungkas Korwil Tanah Papua tersebut.
Mulai dari proses otopsi sampai pada penyelesaian secara hukum, sebut Viktor, seharusnya dilakukan tanpa bertele-tele dan tidak ditutup-tutupi.
“Oleh sebab itu, kami perlu tegaskan bahwa proses hukum bagi pelaku harus di utamakan di banding aksi bagi-bagi amplop duka yang di telah lakukan,” lanjut Viktor.
Viktor menilai jika hal seperti ini dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan dimana hal serupa akan terulang lagi di kemudian hari.
“Kenyamanan dan keamanan dalam bernegara itu harus di fasilitasi dengan proses hukum yang tegak lurus bagi pelaku dan menghadirkan keadilan bagi keluarga korban,” pemuda asal Papua tersebut.
Institusi harus bertanggung jawab.
“Jangan hanya habis di ucapkan permintaan maaf, karena yang melayang itu nyawa manusia,” ungkap Korwil Tanah Papua tersebut.
Viktor melanjutkan, “Rakyat yang korban, rakyat yang di kasih amplop duka oleh pemerintah pakai uang rakyat sendiri. Ini kan aneh dan memprihatinkan kehidupan rakyat terkhusus rakyat Papua dalam negara kesatuan Republik Indonesia.”
Viktor juga mengingatkan agar siapapun dalang dan oknum yang terlibat didalamnya tidak berlindung di dalam amplop duka apalagi sampai melakukan penyelewengan terhadap hukum itu sendiri. //
(Med).
