KaltengBicara.com – Jakarta. Tengah beredar rekaman video amatir yang memperlihatkan sekelompok masyarakat adat di Provinsi Papua Barat melakukan aksi demonstrasi.
Dalam video tersebut, masyarakat menyampaikan tuntutan kepada Gubernur Papua Barat untuk segera merealisasikan permintaan mereka.
“Tuntutan mereka (masyarakat adat) adalah hal yang wajar dan biasa saja dalam kehidupan berdemokrasi,” sebut Koordinator Wilayah-XII Tanah Papua Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (Korwil-XII Tanah Papua PP GMKI) Rafael Viktor Tibul saat dikonfirmasi via pesan tertulisnya di whatsapp pada Rabu, 15 Maret 2023.
Namun, kata Viktor, lebih daripada itu masyarakat adat harus juga menjaga etika dan estetika penyaluran pikiran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau masyarakat adat, apalagi yang sejak awal mendukung PJ Gubernur Papua Barat, tiba-tiba melakukan aksi sepihak dan menyampaikan penyesalan atas dukungan tersebut, ini kan perlu dipertanyakan,” ucap Viktor.
Viktor menyayangkan tindakan yang tidak menunjukkan rasa respek terhadap apa yang sudah diperjuangakan masyarakat adat itu sendiri.
“Mereka sudah perjuangkan dari awal. Baru sebentar PJ Gubernur sudah di demo. Artinya mereka tidak konsisten dengan pilihan awal,” pungkas Korwil Tanah Papua tersebut.
Konsistensi sebagai pendukung itu harus di tunjukkan melalui tindakan nyata maupun pemberian masukan-masukan yang membangun.
“Jangan masuk angin dan buang narasi tidak membangun,” lanjut Viktor.
Viktor menuturkan bahwa seyogyanya masyarakat adat yang sudah mendukung dari awal jangan melakukan upaya provokasi dan mendzolimi pemimpin.
Korwil-XII Tanah Papua tersebut menilai bahwa tindakan yang dilakukan Gubernur Papua Barat merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai upaya penyelamatan birokrasi dan pelayanan publik.
“Tidak perlu di perdebatkan sampai membangun opini publik yang tidak edukatif dan seolah-olah menjatuhkan pemimpin,” tegas Viktor.
Korwil-XII Tanah Papua PP GMKI menghimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan untuk tidak terprovokasi dengan kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan jalannya pemerintahan serta pelayanan publik di Papua Barat.
“Dukung sama-sama kinerja gubernur dan jika memang kalau ada salah dan ada hal-hal yang menyeleweng dari ketentuan dan tata kerja pemerintahan dan terbuka bertolak belakang dengan aturan ya disitu tugas kita sama-sama untuk menegur dengan cara-cara yang elegan untuk di terima sebagai kritik membangun demi pembangunan daerah,” tutup Viktor.
(Med).
