KALTENGBICARA.COM – SAMPIT. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang ke 9 berturut-turut.
“Alhamdulillah ini prestasi yang luar biasa bagi kita semua. Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan DPRD, serta masyarakat sehingga kita kembali berhasil meraih opini WTP,” kata Bupati Kotim, Halikinnor, Jumat (19/05/2023).
Hal itu disampaikannya setelah mengikuti acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2022 di auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, di Kota Palangka Raya. Pada kegiatan tersebut ia didampingi oleh Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson, Sekretaris Daerah (Sekda), Fajrurrahman, dan jajaran pejabat Pemkab Kotim.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar.
Halikinnor menegaskan diraihnya prestasi ini bukan semata-mata karena kehebatan bupati, melainkan berkat kerja sama dan sinergitas seluruh jajaran Pemkab Kotim dan dukungan DPRD serta masyarakat. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak yang terlibat agar dapat mempertahankan prestasi ini.
“Jadikan momentum untuk perbaikan dan semangat kinerja Pemkab Kotim yang lebih baik lagi,” ucapnya.
Ketua DPC PDIP Kotim ini menyebutkan, masih ada hal yang harus diperbaiki dan dibenahi oleh jajaran Pemkab Kotim ke depan, termasuk dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Dengan raihan opini WTP 9 kali berturut-turut diharap menjadi wujud konsistensi dan integritas semua jajaran Pemkab Kotim untuk melakukan kinerja yang terbaik.
“Mari tingkatkan lagi dan dipertahankan kedepannya,” pungkasnya.
Diketahui, opini WTP ini merupakan predikat tertinggi yang diberikan dalam penilaian oleh BPK RI. Opini ini menjadi gambaran terkait penilaian dan kualitas LKPD yang disampaikan masing-masing daerah.
Dengan diraihnya opini WTP ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemkab Kotim. Karena ini menunjukan pelaksanaan pemerintahan, khususnya terkait pertanggungjawaban keuangan daerah sudah berjalan dengan baik. Serta, sebagai barometer bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkab Kotim dalam rangka pertanggungjawaban keuangan daerah sudah berada di jalur yang benar. // (Gbi)
