JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (DPP ADAKSI) mengeluarkan pernyataan sikap tegas menanggapi komentar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai merendahkan profesi dosen.
Menurut ADAKSI, sejumlah pernyataan Sri Mulyani terkait tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga berpotensi merusak kehormatan akademisi di tanah air.
Pernyataan tersebut memuat empat poin utama. Pertama, tudingan bahwa dosen yang berunjuk rasa menuntut Tukin “tidak punya prestasi” dianggap tidak tepat.
ADAKSI menegaskan, menyuarakan aspirasi merupakan wujud integritas dan keberanian memperjuangkan keadilan, bukan bukti kurangnya prestasi. Faktanya, banyak dosen yang vokal justru memiliki rekam jejak publikasi, karya ilmiah, dan pengabdian yang diakui secara nasional maupun internasional.
Kedua, penilaian Sri Mulyani bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, “aneh” karena memperjuangkan kesejahteraan dosen, dinilai keliru.
Bagi ADAKSI, memperjuangkan hak tunjangan dosen adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sekaligus mendorong produktivitas riset.
Ketiga, pernyataan bahwa “menjadi dosen tidak otomatis berhak mendapat tunjangan” juga disanggah. Menurut ADAKSI, tunjangan merupakan hak normatif yang melekat pada jabatan dosen ASN sesuai peraturan, asalkan syarat kinerja dan disiplin terpenuhi.
Keempat, rencana mengganti hak normatif dengan skema “reward berbasis prestasi” dinilai berpotensi diskriminatif. ADAKSI menilai penghargaan prestasi memang penting, tetapi seharusnya menjadi tambahan, bukan pengganti hak dasar yang wajib dipenuhi negara.
ADAKSI juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran APBN, di mana dana untuk sekolah kedinasan mendapat porsi lebih dari 20% dibandingkan perguruan tinggi.
Menurut mereka, ketimpangan ini bisa merugikan ekosistem pendidikan tinggi yang memegang peran vital dalam mencetak tenaga profesional, inovator, dan peneliti.
Mengusung slogan “Why build a dynasty that benefits a few, when we can build an ecosystem that ensures fair welfare for all lecturers?”, ADAKSI menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan dosen yang adil, merata, dan berkelanjutan tanpa diskriminasi.
