Palangka Raya – Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang masih menyayangkan sikap Pemerintah Pusat yang dirasa tidak memperhitungkan pembangunan daerah saat melakukan efesiensi anggaran.
Sebab, menurut Asdy Narang, dengan dipangkasnya Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah atau APBD Kalteng di Tahun 2026, yang hanya menyisakan Rp. 5,4 Triliun dari Rp.10 Triliun lebih seperti beberapa tahun terakhir, sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam membangun.
“Berbicara anggaran untuk Kalteng yang besarnya satu setengah pulau Jawa ini sangat menyulitkan pembangunan daerah,” katanya kepada awak media, Kamis (19/2/2026).
Politisi Partai NasDem Kalteng ini menjelaskan, tantangan pembangunan di Bumi Tambun Bungai menurutnya perlu menjadi pertimbangan utama untuk tidak memangkas APBD.
“Tantangan alam kita ini sangat luar biasa beratnya, sehingga kami rasa dengan anggaran yang saat ini dikucurkan, mungkin hanya beberapa saja yang menikmati,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, perkembangan pembangunan di wilayah kabupaten di Kalteng hingga saat ini masih belum menunjukan perkembangan yang optimal, dan di perparah juga dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut.
“Jadi, menurut kami dengan anggaran yang sangat terbatas ini, maka pengawasan kami sebagai legislator juga harus maksimal dan sesuai aturan yang berlaku,” tuturnya.
Terkait dengan kualitas pembangunan infrastruktur, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bermain-main dengan kualitas, sehingga tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan berbaikan berulang-ulang.
“Seharusnya dengan adanya anggaran yang besar, maka pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan itu tidak lagi rusak dengan kurun wakti hanya setahun, tapi mestinya berpuluh-puluh tahun, agar tidak terjadi tambal sulam terus menerus,” tutupnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
