PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik, mendorong pemerintah daerah segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pertambangan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
“Selama ini potensi tambang kita luar biasa, tetapi manfaatnya belum banyak dirasakan daerah. Kalau dikelola melalui BUMD, tentu hasilnya bisa jauh lebih optimal,” ujar Sutik, Senin (6/3/2026).
Ia menjelaskan, banyak wilayah di Kalimantan Tengah memiliki cadangan tambang bernilai tinggi. Namun, pengelolaannya masih didominasi oleh perusahaan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi terhadap PAD relatif kecil, sementara masyarakat setempat tetap harus menghadapi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
“Kita tidak boleh terus menjadi penonton di rumah sendiri. Dengan BUMD, daerah bisa ikut mengambil peran strategis, tetapi tentu harus dikelola dengan baik dan transparan,” tambahnya.
Politisi tersebut menegaskan bahwa pembentukan BUMD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga menjadi strategi pembangunan jangka panjang bagi daerah. Dengan pengelolaan yang profesional serta pengawasan yang ketat, BUMD diyakini mampu memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, tata kelola dan pengawasan harus kuat. Kalau benar-benar diawasi, saya yakin kontribusinya bagi PAD bisa sangat besar,” tegasnya.
Sutik berharap pemerintah daerah dapat segera mengkaji dan merealisasikan pembentukan BUMD pertambangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah serta memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
