PALANGKA RAYA – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah mulai dirasakan pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kalteng meminta pemerintah provinsi tetap cermat dalam melakukan penghematan tanpa mengorbankan sektor strategis.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menilai kondisi fiskal saat ini menuntut langkah adaptif dan inovatif dari pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kondisi fiskal saat ini menuntut Pemprov untuk lebih kreatif dan strategis dalam meningkatkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurutnya, kebijakan efisiensi memang tidak bisa dihindari, namun harus dilakukan secara terukur dan berbasis prioritas. Ia menekankan pentingnya memilah program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Efisiensi jangan sampai salah sasaran. Yang perlu dipangkas itu belanja yang sifatnya administratif dan tidak langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Freddy menjelaskan, sejumlah pos anggaran seperti perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga belanja alat tulis kantor dapat menjadi fokus penghematan. Namun, ia mengingatkan agar pemangkasan tidak menyentuh sektor yang berperan dalam peningkatan pendapatan daerah.
“Pengurangan anggaran perlu diarahkan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan daerah,” jelasnya.
Ia secara khusus menyoroti peran Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Tengah serta layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagai ujung tombak pengumpulan PAD. Menurutnya, kedua instansi tersebut justru perlu diperkuat di tengah tekanan fiskal.
“Kalau PAD ingin meningkat, maka lini pengumpulnya harus diperkuat. Operasionalnya harus tetap didukung penuh dan tidak terkena pemangkasan anggaran,” tandasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
