PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Ajeh, meminta perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan meningkatkan pengawasan di wilayah operasional masing-masing untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam mencegah munculnya titik api, terutama saat ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino mulai meningkat.
Faridawaty mengatakan keberhasilan pengendalian karhutla tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Seluruh pihak harus berkolaborasi agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
“Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang kuat agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat sebelum meluas,” tegasnya.
Ia berharap setiap perusahaan memperkuat sistem pengawasan di area konsesi serta berperan aktif dalam upaya pencegahan bersama pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat di tingkat desa.
Menurut Faridawaty, kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya bencana kabut asap yang selama ini berdampak terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, dan perekonomian daerah.
“Melindungi Kalimantan Tengah dari karhutla adalah tanggung jawab bersama. Mari menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun,” tandasnya.
