PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengapresiasi jalannya aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Gerakan September Hitam di depan Kantor DPRD Kalteng, Senin (1/9/2025). Menurutnya, aksi berlangsung damai tanpa tindakan anarkis.
“Di Kalteng kemarin demonstrasi berjalan lancar dan damai. Seluruh aspirasi sudah disampaikan dengan baik dan tidak anarkis,” ujar Junaidi kepada wartawan usai pelantikannya sebagai Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Selasa (2/9/2025).
Ia berharap ke depan DPRD tetap dikawal oleh berbagai elemen masyarakat. “Kehadiran media, mahasiswa, OKP, dan masyarakat sangat penting untuk terus mengingatkan kami,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, juga berjanji akan meneruskan seluruh tuntutan Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus Palangka Raya kepada pemerintah pusat. “Dengan demikian, kami DPRD Kalteng berkomitmen menyampaikan tuntutan ini ke pemerintah pusat,” ujar Arton.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang dinilai menyuarakan aspirasi secara jelas. “Secara lembaga DPRD Kalteng menyampaikan apresiasi luar biasa kepada mahasiswa yang telah menyampaikan orasi dengan cukup to the point dan mudah dipahami,” ucapnya.
Dalam aksinya, *Gerakan September Hitam* menyampaikan tiga tuntutan utama, yaitu:
1. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi RKUHAP agar tidak melegitimasi brutalitas aparat.
2. Menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan.
3. Memperketat evaluasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Sementara *Aliansi Cipayung Plus Palangka Raya* menyampaikan tujuh tuntutan, antara lain:
1. Mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri.
2. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
3. Membatalkan gaji dan tunjangan anggota dewan.
4. Membuat perda peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM di Kalteng.
5. Membatalkan raperda kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalteng.
6. Aktif menyelesaikan konflik agraria di daerah.
7. Menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
