PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran selaku Komandan Satgas Karhutla Provinsi Kalteng menyampaikan bahwa hingga awal Agustus 2025, situasi Karhutla di Kalteng masih terkendali, berkat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI/Polri, Manggala Agni, serta seluruh elemen masyarakat.
“Kondisi Kalimantan Tengah saat ini tetap kondusif. Hal ini berkat kerja sama dan kesiapsiagaan seluruh pihak, baik dari kementerian, BNPB, BMKG, Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur Agustiar juga memaparkan perkembangan terkini kejadian Karhutla per 6 Agustus 2025, yaitu sebanyak lima kejadian. Dari jumlah tersebut, satu lokasi di Kabupaten Kapuas masih dalam tahap pendinginan oleh tim darat, sementara empat lokasi di Kota Palangka Raya telah dinyatakan padam. Berdasarkan pemantauan BMKG, tidak terdeteksi sebaran asap di wilayah Kalimantan Tengah.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan “Kalteng Bebas Kabut Asap”, di antaranya: Pembentukan Satgas Pengendali Karhutla sejak tahun 2023; Aktivasi 17 regu posko dan 77 pos lapangan dan Penambahan 7 posko baru per 1 Agustus 2025, dengan total 747 personel yang tersebar di 54 kecamatan rawan Karhutla.
Selain itu, Status Siaga Darurat Bencana Karhutla telah ditetapkan sejak 29 Juli hingga 20 Oktober 2025, berlaku selama 84 hari kalender.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan operasi udara yang melibatkan dua helikopter patroli dan satu helikopter water bombing. Ia berharap dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dapat segera direalisasikan untuk mendukung operasi pemadaman darat serta penambahan peralatan pemadam portable, penampungan air portabel, dan kendaraan roda tiga sebanyak 87 unit bagi kecamatan rawan Karhutla.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memaparkan strategi pencegahan Karhutla melalui monitoring iklim, curah hujan, potensi pertumbuhan awan, dan tingkat kemudahan lahan terbakar. Ia menyampaikan bahwa bulan Agustus diprediksi menjadi puncak musim kemarau, sehingga risiko Karhutla meningkat.
“Jika operasi modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan secara optimal, maka perlu diperkuat pendekatan darat melalui patroli, sosialisasi, dan pemadaman langsung,” ungkap Dwikorita.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta agar posko lapangan diaktifkan kembali dalam 2–3 hari ke depan, menyesuaikan proyeksi BMKG yang menunjukkan tingkat kemudahan terbakar berada pada zona merah.
“Kita perlu memperkuat sosialisasi dan himbauan di lapangan. Kami juga meminta agar Bandara Tjilik Riwut tetap beroperasi hingga malam hari untuk mendukung operasi modifikasi cuaca,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penanganan Karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden mengingatkan agar seluruh jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah bersatu padu dalam penanganan Karhutla. Kami mengapresiasi kerja keras bersama dalam menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan,” ujar Menteri Hanif.
Rakor ditutup dengan penyerahan simbolis dukungan alat dan perlengkapan Satgas Karhutla untuk Kalimantan Tengah, serta penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Kalteng Bebas Asap oleh Gubernur Kalteng bersama Bupati Kotawaringin Barat, Katingan, Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Forkopimda, Wakil Ketua I DPRD Prov. Kalteng, Kepala BNPB, dan Menteri LHK. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google Newsuntuk dapatkan informasi lainnya.
