Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 harus mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat meski berada dalam situasi efisiensi anggaran. Menurutnya, prioritas belanja daerah perlu diarahkan pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Legislator PDI Perjuangan itu mengatakan, kebijakan anggaran tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari pedoman nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hal tersebut mencakup optimalisasi penggunaan dana transfer serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
“APBD 2026 mengikuti pola dan pedoman dari pemerintah pusat secara nasional. Kita memahami kondisi anggaran saat ini mengharuskan pemerintah daerah benar-benar memaksimalkan setiap sumber pendapatan yang ada,” katanya, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah menuntut penyesuaian yang cermat dalam pengalokasian anggaran. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Mau tidak mau, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang ada. APBD itu sedapat mungkin mampu memenuhi kebutuhan yang mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Freddy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Dengan sinergi yang baik, kebijakan anggaran yang dihasilkan diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tandasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
