KaltengBicara.com – Sampit. Aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa se-Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan di depan gedung DPRD Kotawaringin Timur, aksi masa itu menyampaikan apsirasi nya menolaknkenaikan bahan bakar minyak karena dinilai bakal berdampak terhadap hajat hidup orang banyak, setelah berorasi didepan gedung DPRD Kotim sejumlah mahasiswa itu dipersilahkan masuk diruang rapat paripurna untuk rapat dengan pendapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD kotim Rudianur didampingi anggota komisi I M. Abadi, dari komisi V handoyo dan komisi III Dadang H.syamsu serta Riskon Febiansyah kemudian dari pemkab kotim yaitu kabag hukum Fintar simbolon serta hadir jua dari pihak kepolisan terserta intansi terkait.
Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi yakni Rabbani mengeluhkan anggota DPRD Kotim yang hadir cuma beberapa orang. Dia mempertanyakan 40 anggota DPRD itu dalam menyikapi persoalan BBM ini. Selain itu juga mereka sudah dikecewakan lembaga itu yakni dengan tidak menepati janji untuk melakukan survey harga minyak goreng pada tindaklanjut aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurutnya, aksi pihaknya saat ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga BBM saja namun juga untuk meminta pertanggung jawaban wakil rakyat atas aksi mereka sebelumnya tentang turunnya harga sawit dan mahalnya harga minyak goreng.
“Pada aksi beberapa waktu lalu sudah disepakati dan ditandatangani bersama untuk melakukan survey, namun setelah kami tunggu beberapa hari ternyata tidak ada realisasinya. Sebenarnya kami kecewa karena tidak ada tindak lanjutnya, suara kami hanya di dengar namun tidak ada tindak lanjut,” tegasnya .
Tuntutan mereka pada aksi hari ini yaitu mendesak Pemerintah Pusat untuk menaudit BPH SATGAS MIGAS dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM Subsidi-Non Subsidi. Kemudian kedua meminta DPRD Kotim mendesak Pemerintah Pusat untuk mencabut ketetapan kenaikan harga BBM per-3 September 2022.
“Ketiga meminta Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum Kotim mengusut tuntas dan membuktikan serta menindak lanjut mafia penimbunan BBM. Terakhir meminta Pemerintah Daerah Kotim segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan di daerah Baamang Tengah khususnya Jalan KH Dewantara dan membuat gerbang zona integritas mahasiswa dan pelajar di simpang empat jalan tersebut,” ujarnya
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kotim Rudianur menyampaikan, ia sangat setuju terkait point ke tiga yakni mengusut tuntas mafia penimbun BBM. Dan menurutnya hal itu nantinya bisa disampaikan oleh pihak Polres Kotim.
“Karena bulan lalu juga ada aksi dari DPW ALFI terkait mafia penimbun BBM ini, mereka meminta ketegasan hukum terhadap oknum-oknum penimbun tersebut. Dan kemarin Polres Kotim sudah menindaklanjutinya,” ungkapnya
Lanjutnya “ada tiga rekomendasi yang pihaknya keluarkan, yakni yang pertama pemerintah daerah segera menyampaikan aspirasi aliansi mahasiswa se Kotim kepada pemerintah yang lebih tinggi. Kedua, Pemerintah bersama Forkopimda usut tuntas penimbun BBM dan pelangsir subsidi serta gas Lpg subsidi untuk orang miskin, ketiga Pemerintah segera anggarakan perbaikan jalan di KH Dewantara karena merupakan zona pelajar dan mahasiswa,” bebernya, Selasa 6 September 2022.
Tambahnya, rekomendasi ini sudah disetujui semua pihak yang berhadir dalam rapat koordinasi di ruang paripurna DPRD Kotim dan sudah ditanda tangani untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Kita harapkan rekomendasi kita ini tidak diabaikan dan pemerintah kedepannya berkomitmen terus memberantas mafia BBM, karena tadi kita dengan dari pihak Polres juga sudah mengamankan penimbun BBM di daerah Kecamatan Parengean, serta SPBU yang menjualnya juga disidik,” ungkapnya./// (Tie)
