DPRD Kalteng Minta Pihak Berwajib Segera Usut Kasus PT HMBP Secara Transparan

Keterangan: Ist / Foto Ketua Komisi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan DPRD Kalteng, Y Freddy Ering

PALANGKA RAYA, KBC – Bentrokan berdarah yang terjadi antara warga dengan aparat keamanan di areal PT HMBP1 telah menewaskan satu orang warga Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah, SAbtu 7 Oktober 2023 kemarin.

Beberapa Video viral memperlihatkan bentrokan hingga adanya pertumpahan darah di Seruyan. Hal itu terjadi saat warga melakukan aksi menuntut haknya pada perusahaan perkebunan sawit PT HMBP1.

WhatsApp Image 2024-09-23 at 17.18.53
WhatsApp Image 2024-09-23 at 17.18.10
WhatsApp Image 2024-09-14 at 06.04.04 (1)
WhatsApp Image 2024-09-14 at 06.04.43 (1)
WhatsApp Image 2024-09-17 at 16.43.48
WhatsApp Image 2024-09-22 at 18.09.10
dirgahayu ri

Berdasarkan Hal tersebut, Ketua Komisi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan DPRD Kalteng, Y Freddy Ering mengatakan, dirinya sangat prihatin terjadinya bentrokan hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

“Saya sangat prihatin dan menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dalam kejadian di Bangkal kemarin yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal maupun juga luka berat,” ujar Freddy, saat di hubungi, minggu 8 Oktober 2023.

Menurutnya, kedua belah pihak baik warga masyarakat dan aparat kepolisian seharusnya bisa menahan diri dan tetap mengedepankan proses musyawarah mufakat.

“Khususnya kepada aparat kepolisian hendaknya tetap konsisten dengan pendekatan persuasif dan humanis dalam menghadapi tuntutan warga yang berunjuk rasa di PBS PT HMBP Seruyan,” lanjutnya.

Dirinya juga meminta kepada pihak berwajib segera mengusut tuntas masalah tersebut. Pasalnya, sudah merenggut korban jiwa.

“Dan mengingat peristiwa yang telah menelan korban jiwa tersebut, haruslah diusut tuntas dengan penyelesaian secara obyektif dan transparan serta sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, peristiwa tersebut sudah menjadi berita viral secara nasional, berikut visualnya baik media mainstream maupun media sosial. Sehingga, sekali lagi sangat diharapkan obyektivitas dan transparansi dalam penyelesaian.

Dirinya juga mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera terjun ke lokasi, memberikan fasilitas atas tuntutan kewajiban plasma diluar HGU Perusahaan tersebut.

“Terkait tuntutan warga baik kewajiban plasma dan lahan di luar HGU yang sudah menjadi komitmen perusahaan, hendaknya gubernur atau pemerintah provinsi dapat turun tangan memfasilitasi tuntutan masyarakat tersebut.” Pungkasnya. //

(KBC/009)

banner 325x300
pesona haka kalibata
error: Content is protected !!
Verified by MonsterInsights