JAKARTA, KBC – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi mengumumkan bahwa Indonesia terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Hak Asasi Manusia – Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2024-2026 pada Rabu, 11 Oktober 2023.
Indonesia memperoleh 186 suara dari total keseluruhan 192 suara.
“Puji syukur pada pukul 11.30 waktu New York, Indonesia memperoleh suara tertinggi untuk menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026,” ungkap Menlu RI Retno Marsudi.
Angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah pencalonan Indonesia di dewan HAM PBB.
Diketahui, dalam keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity”.
“Dengan 3 prioritas utama Indonesia yaitu Meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM; Mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan; dan Mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights,” lanjut Retno.
Indonesia akan secara konsisten mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusifitas, dan kesetaraan.
Dalam keanggotaan kali ini, ada 14 negara lain yang ikut menjadi anggota Dewan HAM PBB selain Indonesia.
PP GMKI turut mengapresiasi pencapaian gemilang ini.
“Dengan ini, Indonesia telah mencatatkan keikutsertaannya sebagai anggota Dewan HAM PBB sebanyak 6 kali sejak 2006,” ungkap Sekreraris Umum PP GMKI Artinus Hulu dalam keterangan terpisah di Jakarta, pada Senin, 16 Oktober 2023.
Untuk diketahui, Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, pada 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022.
Dalam keanggotaan kali ini, ada 14 negara lain yang ikut menjadi anggota Dewan HAM PBB selain Indonesia.
Di antaranya Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cina, Pantai Gading, Kuba, Republik Dominika, Prancis, Ghana, Jepang, Kuwait, Malawi, dan Belanda.
“Ini tentu saja merupakan hal yang membanggakan di satu sisi. Ini berarti, dari segi diplomasi, Indonesia sangat diperhitungkan di dunia internasional. Ini juga dipandang sebagai bentuk kepercayaan global terhadap Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi semacam auto-critic bagi pemerintah kita dengan masih tingginya angka pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia,” tegas Hulu sapaan akrab Artinus Hulu.
PP GMKI berharap dalam keanggotaannya di Dewan HAM PBB, Indonesia bisa dan harus jadi pelopor perdamaian dunia.
“Di tengah peliknya krisis dan konflik global hari ini, kita harus bisa hadir memberikan dorongan untuk menciptakan situasi global yang kondusif dan damai,” tegas Mahasiswa Pascasarjana UI tersebut.
indonesia juga diharapkan dapat melakukan perbaikan-perbaikan di dalam negeri, khususnya dalam hal menjamin terlindunginya hak asasi seluruh warga Indonesia. //
(KBC/001)
