ENDE, KBC – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ende menyampaikan kekhawatiran mereka terkait hasil seleksi Calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Polda NTT tahun 2024 yang hanya meloloskan satu orang asli Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua Cabang GMKI Ende, Yohanis Puling Tang, menyatakan kekecewaannya terhadap hasil seleksi tersebut. Menurutnya dari banyaknya peserta apakah tidak punya potensi dan kualitas sebagai sumber daya manusia (SDM asli NTT untuk dapat lolos seleksi.
“Kami bertanya – tanya, apakah dari sekian banyak putra dan putri NTT asli yang menjadi bagian dari 86 peserta yang mengikuti seleksi tidak memiliki kompetensi untuk lolos sebagai Calon Taruna Akpol Polda NTT? Informasi yang kami terima terdapat 4 Calon Taruna Akpol Polda NTT yang dari namanya berasal dari daerah yang sama dengan Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., apakah ada unsur Nepotisme disini?” tanya Jonh sapaan karibnya melalui pesan tertulisnya pada Sabtu (06/07/24).
Yohanis menambahkan bahwa GMKI Cabang Ende mendukung penuh transparansi dan keadilan dalam proses seleksi, serta berharap agar ke depan, lebih banyak putra-putri asli NTT yang dapat diterima dan diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia.
“Yang menjadi pertanyaan kami juga, mengapa Ombudsman NTT tidak dilibatkan sejak awal sebagai pengawas eksternal seleksi taruna Akpol Polda NTT tahun 2024? Ada apa dibalik ini? Anak-anak NTT yang seharusnya memenuhi kuota Calon Taruna Akpol dari daerahnya terkesan disisikan dalam proses seleksi ini. Kami mengingatkan bahwa masih ada banyak waktu untuk meninjau kembali setiap keputusan yang terindikasi menyimpang dalam seleksi Calon Taruna Akpol Polda NTT tahun 2024,” harap Jonh.
Lebih lanjut, GMKI Ende meminta atensi Mabes Polri dalam seleksi Calon Taruna Akpol Polda NTT tahun 2024, yang menyita perhatian publik NTT tersebut.
“Kami berharap konsep Presisi yang digaungkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tidak sekedar manis dibibir. Presisi yang merupakan singkatan dari kata prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan harusnya benar-benar dilaksanakan dalam tubuh Polri. Kami juga berharap visi keadilan yang dibawah oleh Kapolri juga dirasakan oleh orang NTT dengan diberikannya kesempatan yang sama untuk masuk ke Akpol,” harapnya.
Jonh juga menyampaikan bahwa GMKI sangat mencintai dan mendukung Polri, namun kritis untuk hal-hal yang dapat memicu rusaknya citra Polri.
“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kecintaan kami kepada Polri. GMKI adalah mitra kritis Polri, sebagai mitra kritis kami wajib mengingatkan bahwa sebuah proses yang menyimpang akan melahirkan polisi-polisi jahat yang memicu rendahnya kepercayaan publik kepada institusi polri yang kita cintai,” tegas Jonh. // (KBC/014)
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
