SAMPIT, – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur M. Abadi meminta kepada Pemerintah Daerah supaya dalam pengelolaan dana hibah di Kabupaten Kotawaringin Timur harus berhati-hati supaya lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum dan konflik sosial di lingkungan masyarakat terutama warga asli suku Dayak yang berdomisili di Kotim. Maka dari itu diharapkan Kepala Daerah (bupati) supaya lebih cermat dalam menyalurkan dana hibah baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan fisik maupun non fisik.
“Kami yang ada di lembaga dewan ini terutama Fraksi PKB berharap kepada Pemkab Kotim supaya mempertimbangkan rasa keadilan dalam hal memberinya bantuan kepada siapapun baik itu organisasi-organisasi keagamaan, suku bahkan organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya, mengingat ini tahun politik sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Oleh sebab itu segala bentuk bantuan tersebut rentan disangkut-pautkan dengan politik dan pastinya bisa merugikan diri sendiri dan khawatirnya tidak melalui prosedur dan mekanisme yang jelas sehingga retan berdampak terhadap hukum mengingat anggaran tesebut dinilai cukup besar. “Ujar Abadi yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPRD Kotim ini.
Lebih lanjut Dia mengatakan baru-baru ini kita sempat dhebohkan dengan kasus korupsi dana hibah yang nilainya cukup besar mestinya itu jadi pembelajaran buat seorang kepala daerah jangan sampai terjadi kedua kalinya, maka dari itu Abadi berharap gunakanlah APBD ini sesuaikan apa yang sudah diprogram dan dibahas di lembaga dewan ini pada saat pembahasan APBD 2024 lalu.
Menurutnya masih banyak hal-hal penting yang harus diperhatikan baik itu infrastruktur jalan, jembatan, listrik masuk desa dan jaringan telekomunikasi hingga ke pelosok desa serta pendidikan, ekonomi dan kesehatan, sosial budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai kearipan lokal.
“Saya harap APBD bisa teralisasi sesuai dengan apa yang sudah di bahas dan diprogramkan secara bersama karena sudah menjadi sebuah peraturan daerah,” Katanya.
Abadi juga mengatakan kepada semua yang pihak supaya bisa mengawasi tercara bersama APBD di Kotim ini supaya tepat sasaran dan pembangunan bisa berjalan dengan baik, guna untuk kemajuan daerah.
“Saya sebagai wakil rakyat akan memantau APBD Kotim besama-sama masyarakat juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penegak hukum demi kepentingan daerah.” Tukasnya. // (KBC/003)
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
