PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya rumah dinas yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan persoalan aset tersebut menjadi salah satu catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pertanggungjawaban APBD 2025.
Menurutnya, terdapat potensi penerimaan dari retribusi rumah dinas milik Pemprov Kalteng yang hingga kini belum dikelola secara optimal. Nilainya disebut mencapai lebih dari Rp500 juta.
“Misalnya kenapa aset masih banyak persoalan. Catatan aset sampai sekarang ada sekitar Rp500 juta (retribusi) rumah dinas milik Pemprov sampai hari ini belum jelas pengelolaannya,” ujar Sudarsono usai rapat dengan mitra komisi (9/7/2026).
Sudarsono mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah daerah melakukan penelusuran terhadap aset tersebut. Pendataan dan penataan diperlukan untuk memastikan status serta pengelolaan masing-masing aset.
Menurutnya, aset yang digunakan sebagai rumah dinas perlu memiliki mekanisme pengelolaan yang jelas, termasuk jika terdapat kewajiban sewa bagi penghuni sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Selain memperjelas status aset, pengelolaan yang tertib dinilai dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
“Nah ini kemudian oleh BPK itu diberi catatan bahwa ini harus diupayakan ditelusuri satu-satu. Kalau memang harus sewa harus jelas, kemudian harus bisa menambah PAD daerah Kalteng,” tegasnya.
Sudarsono menambahkan, persoalan aset menjadi bagian yang perlu dibenahi meskipun Pemprov Kalteng kembali meraih opini WTP dari BPK. Menurutnya, opini tersebut tetap harus diikuti perbaikan pengelolaan aset secara berkelanjutan.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
