PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yetro Midel Yoseph, menegaskan setiap program yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng akan dievaluasi berdasarkan skala prioritas.
Evaluasi tersebut akan menjadi perhatian DPRD Kalteng dalam pembahasan perubahan anggaran. Program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat berpotensi tidak mendapatkan alokasi anggaran.
“Kunci utama yang kita ingin sampaikan kepada mereka (Dinas PUPR) sekarang ini adalah memprioritaskan itu (pembangunan infrastruktur jalan),” tegas Yetro (11/7/2026).
“Dalam hal nanti mereka mengajukan di perubahan (anggaran) nanti akan menjadi kunci juga bagi kami untuk melihat, apakah program ini prioritas atau tidak. Kalau tidak berarti akan kita evaluasi, akan kita coret baik nilainya ataupun programnya,” lanjutnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengatakan kebijakan itu perlu diterapkan karena pagu anggaran Dinas PUPR Kalteng tahun ini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1 triliun lebih.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program. Setiap anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Dengan keterbatasan ini prioritaskan hanya untuk pertumbuhan ekonomi kemudian bisa berdampak untuk PAD. Lalu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Yetro menilai penetapan prioritas tidak boleh hanya berdasarkan keinginan tertentu. Pemerintah harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat serta dampak program terhadap pembangunan daerah.
“Prioritas itu bukan hanya berdasarkan keinginan semata, tapi bagaimana prioritas itu yang berdampak langsung kepada masyarakat dulu kemudian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
