PALANGKA RAYA – Kerusakan Jalan Jenderal Sudirman di Kabupaten Murung Raya (Mura) yang berstatus jalan provinsi belum mendapat penanganan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat menilai kerusakan jalan sudah membutuhkan penanganan.
Namun, menurut Yetro, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng memiliki parameter tersendiri dalam menentukan tingkat kedaruratan dan prioritas penanganan jalan.
“Kita ini kan kalau sudah masyarakat yang berteriak, walaupun sebenarnya secara ini kita mengerti mekanisme di PUPR, kita tidak bisa juga lebih jauh memaksa kalau kondisi dari segi kemampuan keuangan dari Dinas PUPR sendiri terbatas. Menurut mereka itu tidak darurat,” ujar Yetro (11/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, Dinas PUPR mengategorikan kondisi jalan sebagai darurat apabila kerusakan menyebabkan akses masyarakat terputus dan tidak dapat dilalui.
“Iya, dalam arti kata yang dimaksud dengan darurat itu kan gini, tanah di sekitar wilayah itu terjadi longsor lalu berakibat jalan putus, itu tidak bisa dilalui,” katanya.
“Kalau sepanjang itu ada lubang-lubang yang hanya bisa ditimbun dulu dan bisa dilalui, versinya kan tidak darurat dan itu memang benar kita akui seperti itu,” lanjutnya.
Meski memahami keterbatasan anggaran, Yetro menilai keluhan masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia mendorong pemerintah kabupaten melakukan penanganan sementara pada titik jalan yang mengalami kerusakan dan masih dapat ditangani secara lokal.
Sementara itu, perbaikan secara permanen akan didorong melalui penganggaran pemerintah provinsi. Yetro mengatakan penanganan Jalan Jenderal Sudirman akan diusulkan masuk dalam APBD Perubahan.
“Kalau dari Dinas PUPR selaku penanggung jawab, mereka akan membuatkan di perubahan anggaran ini,” pungkas Yetro.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
