Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui sinergi bersama pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan Pemprov Kalimantan Tengah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, hadir mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan turut diikuti unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir dan diikuti oleh perwakilan kementerian/lembaga terkait, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan data tersebut, perhatian pemerintah masih tertuju pada sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memengaruhi inflasi, seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng.
BPS mencatat harga beras medium mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, sementara harga bawang putih masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Di sisi lain, sejumlah komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional meskipun di beberapa daerah masih memerlukan perhatian.
Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat pengawasan distribusi, menjaga pasokan pangan, serta melakukan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan produksi akibat faktor cuaca.
Kementerian Pertanian juga menyampaikan sejumlah langkah menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino, antara lain melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan peran penyuluh, perbaikan infrastruktur irigasi, serta peningkatan cadangan pangan nasional. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan komoditas pangan strategis.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diarahkan agar lebih tepat sasaran, terutama di wilayah yang mengalami lonjakan harga pangan di atas batas yang telah ditetapkan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Langkah pengendalian inflasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
