PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sutik, meminta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi diperketat agar bantuan pemerintah tersebut benar-benar diterima petani yang berhak.
Menurut Sutik, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyimpangan dalam proses distribusi.
“Semua pihak harus saling mengawasi, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Dengan begitu, ketika petani membutuhkan pupuk, barangnya tersedia dan tidak sulit diperoleh,” kata Sutik (21/7/2026).
Politikus Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kotawaringin Timur dan Seruyan tersebut mengatakan adanya kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan sistem pengawasan masih perlu diperkuat.
Ia menyebut dugaan penyimpangan dapat melibatkan sejumlah pihak, termasuk oknum pengurus kelompok tani.
Salah satu modus yang perlu diantisipasi adalah pembelian pupuk bersubsidi sesuai harga ketentuan, kemudian menjualnya kembali kepada perusahaan atau pihak lain dengan harga lebih tinggi.
“Syukurnya sudah ada pelaku yang diamankan. Itu menunjukkan pengawasan masyarakat memiliki peran besar sehingga penyelewengan pupuk bersubsidi bisa terungkap,” ujarnya.
Selain pengawasan, Sutik meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada petani, kelompok tani, dan kios penyalur. Pemahaman mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi dinilai penting untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan.
Ia berharap pengawasan dan edukasi berjalan beriringan sehingga distribusi pupuk lebih tepat sasaran dan kebutuhan petani dapat terpenuhi.
“Kalau pengawasannya semakin optimal, saya yakin pupuk bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh petani yang berhak. Ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
