PALANGKA RAYA – Polemik seputar penunjukan caretaker dan pelaksanaan Konferda GAMKI Kalimantan Tengah terus bergulir. Ketua DPD GAMKI Kalteng, Winda Natalia, menyampaikan kritik keras terhadap langkah DPP GAMKI yang dinilai tidak menunjukkan etika berorganisasi yang baik.
Saat dihubungi, Winda menegaskan bahwa DPD GAMKI Kalteng menyayangkan tindakan sepihak DPP yang menetapkan caretaker dan menggelar Konferda tanpa komunikasi maupun koordinasi dengan pengurus DPD yang masih aktif menjalankan roda organisasi.
“Walaupun masa periodesasi kami secara administratif telah berakhir pada Desember lalu, seluruh aktivitas dan roda organisasi tetap berjalan, termasuk persiapan Konferda,” ungkap Winda Senin, 26 Mei 2025.
Ia menjelaskan bahwa proses persiapan Konferda sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2024, jauh sebelum masa jabatan berakhir. Fokus utama saat itu adalah menjaring kandidat ketua DPD yang memenuhi kriteria komitmen, kompetensi, dan integritas untuk membawa GAMKI Kalteng ke arah yang lebih maju.
“Masa penjaringan ini cukup menyita waktu karena kami melibatkan pendekatan kepada berbagai pihak, termasuk para senior GAMKI di Kalimantan Tengah. Setelah melalui proses panjang, akhirnya muncul beberapa kader potensial yang menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Konferda yang sudah kami rencanakan berlangsung Mei 2025 ini,” jelas Winda.
Menurutnya, lamanya proses penjaringan ini menjadi salah satu penyebab tertundanya pelaksanaan Konferda hingga melewati masa periodesasi, hal itu dilakukan DPD agar GAMKI Kalteng kedepan bisa terkonsolidasi dan berjalan dengan baik tidak terpecah-pecah seperti sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak mengurangi legitimasi DPD Kalteng yang tetap aktif dan berkomunikasi dengan DPP.
Saat diminta tanggapan soal penunjukan caretaker dan Konferda yang telah dilaksanakan oleh DPP GAMKI, Winda mengaku terkejut.
“Tidak ada komunikasi maupun koordinasi dari DPP kepada kami terkait penunjukan caretaker maupun pelaksanaan Konferda tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Winda menyebut bahwa pada Januari lalu, pihaknya memang menerima surat peringatan pertama dari DPP untuk segera menyelenggarakan Konferda. Surat tersebut, katanya, langsung ditanggapi dengan surat balasan yang disertai laporan lengkap tentang progres persiapan.
“Jadi sangat tidak tepat bila dikatakan DPD GAMKI Kalteng tidak menanggapi atau tidak mempersiapkan Konferda. Kami bahkan sudah menyusun rencana pelaksanaan secara detail,” tegasnya.
Winda juga menyatakan bahwa dalam satu hingga dua hari ke depan, DPD GAMKI Kalteng akan melaksanakan Konferda sebagaimana telah dirancang sejak jauh-jauh hari.
“Panitia sudah terbentuk, tempat dan seluruh kebutuhan teknis juga sudah disiapkan. Kami tetap berkomitmen menjalankan Konferda sesuai konstitusi organisasi,” ujarnya.
Sebagai sikap resmi, DPD GAMKI Kalteng dengan tegas menolak seluruh keputusan yang dihasilkan dari Konferda versi caretaker yang digelar sebelumnya. Winda menilai, seluruh tindakan yang dilakukan caretaker tersebut tidak mencerminkan etika berorganisasi dan melanggar konstitusi GAMKI.
“DPD GAMKI Kalteng tidak mengakui hasil konferda tersebut karena tidak sah secara organisatoris. Di atas semua itu, tindakan yang dilakukan oleh caretaker yang dibentuk sepihak oleh DPP telah mencederai etika organisasi,” pungkas Winda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPP GAMKI belum memberikan tanggapan resmi terkait protes dan polemik yang disampaikan oleh DPD Kalteng dan DPC-DPC GAMKI di Kalimantan Tengah atas penunjukan caretaker dan pelaksanaan Konferda dan konfercab yang dinilai sepihak. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google Newsuntuk dapatkan informasi lainnya.
