PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalteng mengemukakan beberapa pandangan dan catatan terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Kalteng akhir tahun anggaran 2024.
Melalui Juru Bicara Fraksi Golkar, Rahadian Fani menyebutkan, LKPJ gubernur Kalteng harus sesuai dengan Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan paerah.
“Sehingga LKPJ gubernur dimaksud secara substansi dapat memberikan gambaran atas capaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Kalteng yang bersifat untuk melaporkan kinerja gubernur Kalteng selama satu tahun anggaran,” katanya kepada awak media, Rabu (7/5/2025).
Ia mengungkapkan, Fraksi Golkar menilai bahwa perekonomian Kalteng masih belum cukup kokoh karena bertumpu pada sektor-sektor primer, seperti pertambangan dan perkebunan, yang rentan terhadap fluktuasi global dan tidak berkelanjutan secara jangka panjang.
“Pertumbuhan sektor industri pengolahan justru mengalami kontraksi, menunjukkan lemahnya kinerja hilirisasi yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemprov Kalteng menetapkan arah baru transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat industri hilir berbasis potensi lokal seperti kelapa sawit, karet, rotan, dan hasil pertanian lainnya.
“Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, meskipun Kalteng secara umum tercatat sebagai provinsi dengan angka kemiskinan terendah keenam di Indonesia,” jelasnya.
Kenaikan ini, menurut pihaknya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjangkau masyarakat lapisan bawah secara optimal dan bahwa struktur pendapatan masih timpang.
“Gini Ratio tahun 2024 yang berada di angka 0,304 masih jauh dari target RPJMD di bawah 0,216,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
