PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalteng menilai, sektor pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tetapi berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, masih ditemukan ketimpangan kualitas layanan pendidikan antarwilayah.
Terdapat rendahnya serapan program pelatihan vokasional yang relevan dengan dunia kerja, serta terbatasnya akses pendidikan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menurut Anggota DPRD Kalteng asal Fraksi Partai Golkar, Siti Nafsiah bahwa pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mempercepat reformasi pendidikan yang berorientasi pada link and match antara pendidikan formal dan kebutuhan tenaga kerja lokal, terutama sektor pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan.
“Peningkatan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, penguatan BLK, serta pemenuhan guru di daerah terpencil harus menjadi prioritas di tahun anggaran berikutnya,” katanya, Senin (12/5/2025).
Di bidang kesehatan, ia juga menyampaikan, meskipun indikator seperti penurunan angka stunting menunjukkan kemajuan, pelayanan kesehatan primer dan rujukan masih menghadapi tantangan besar, seperti kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan alat medis, serta lambannya integrasi sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.
“Pemprov Kalteng harus memastikan distribusi tenaga kesehatan berbasis kebutuhan riil dan memperluas cakupan jaminan kesehatan daerah yang inklusif bagi masyarakat rentan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengungkapkan, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan sosial masyarakat.
“Pemerintah harus mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan, perlindungan anak, disabilitas, dan lansia ke dalam satu sistem pelayanan sosial berbasis data dan digitalisasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar juga menekankan pentingnya kedaulatan pangan sebagai syarat utama ketahanan ekonomi daerah.
“Ketergantungan Kalteng terhadap pasokan pangan luar daerah, terutama untuk telur, daging sapi dan ayam, menunjukkan masih lemahnya kapasitas produksi lokal. Diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal perlu didorong secara sistemik dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Program intensifikasi dan modernisasi pertanian, ditegaskannya, perlu disertai dengan penyediaan akses pembiayaan murah, penguatan kelembagaan petani, dan perluasan pasar hasil pertanian.
“Pemerintah juga wajib melindungi lahan pertanian dari alih fungsi dengan penguatan regulasi LP2B serta insentif bagi petani untuk tetap produktif,” ungkapnya.
Terakhir, ia juga menambahkan, Fraksi Partai Golkar juga mendukung peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Kalteng melalui pembangunan PLTS, PLTMH, dan sistem energi mandiri di desa-desa.
“Pemerintah harus menyusun peta jalan transisi energi daerah, mempercepat zonasi air tanah, serta memastikan praktik pertambangan rakyat dilakukan secara legal dan ramah lingkungan,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
