PALANGKA RAYA – Kalangan legislator di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kinerja Tim Penyelesaian Konflik Sosial (PKS) di kabupaten/kota yang dinilai masih kurang efektif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengatakan bahwa setiap konflik sosial yang ditangani Tim PKS di daerah seharusnya dapat diselesaikan, atau paling tidak menghasilkan catatan penting bagi pemangku kebijakan di tingkat provinsi.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang kepada awak media, Selasa (19/8/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, setiap hasil penanganan konflik oleh Tim PKS kabupaten/kota sebaiknya dirilis secara terbuka agar masyarakat mengetahui akar permasalahan yang terjadi.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar Tim PKS di kabupaten/kota melaporkan progres penanganan konflik secara berkala.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tutupnya. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
