PALANGKA RAYA – Sebagai bagian dari upaya untuk kemajuan daerah di masa mendatang, Fraksi PKB di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) merekomendasikan catatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Rekomendasi tersebut disampaikan yakni sebagai respon terhadap adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun 2025.
Fraksi PKB melalui Juru Bicara Pipit Setyorini berharap didalam penggunaan APBD murni atau APBD perubahan agar selalu mengikuti mekanisme dan peraturan yang ada.
“Termasuk, berkoordinasi dengan DPRD apabila ada perubahan didalam Raperda tersebut. Dan, kami menyambut baik nota keuangan dan rancangan APBD perubahan Kalteng,” katanya kepada awak media, Rabu (20/8/2025).
Pihaknya mengapresiasi upaya Pemprov yang berorientasi pada perubahan positif, mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas dan good governance dalam penganggaran.
“Fraksi PKB mengharapkan agar RAPBD perubahan ini menjadi solusi terhadap kesejahteraan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, juga pentingnya penguatan koperasi dan UMKM melalui insentif perpajakan dan retribusi, kemudahan birokrasi dan jaminan pemasaran,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Fraksi PKB memaklumi terkait anggaran daerah yang memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan seluruh program prioritas.
“Namun, APBD yang ada harus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kalteng,” tuturnya.
Dan, ia menyebutkan, berdasarkan hal-hal tersebut Fraksi PKB menerima Rancangan Perubahan APBD Kalteng Tahun anggaran 2025 untuk dibahas sesuai mekanisme berdasarkan tata tertib DPRD Kalteng yang berlaku dan jadwal pembahasan yang sudah ditentukan. //
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
