PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng lebih selektif dalam menentukan program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Yetro Midel Yoseph, mengatakan kondisi fiskal yang terbatas membuat pemerintah harus berani menetapkan pembangunan berdasarkan skala prioritas.
“Memang untuk itu, kendala utamanya adalah mengingat banyaknya program kegiatan lalu terbatasnya sisi fiskal yang mereka (Dinas PUPR) dapati atau dialokasikan, ya memang ketajaman mereka sekarang adalah menentukan prioritas itu,” ujar Yetro (11/7/2026).
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, pembangunan yang diprioritaskan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita katakan, prioritas itu bukan hanya berdasarkan keinginan semata, tapi bagaimana prioritas itu yang berdampak langsung kepada masyarakat dulu kemudian yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Yetro menilai keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pembangunan infrastruktur yang bersifat vital terhenti. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan program dengan kemampuan fiskal dan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak.
Ia juga meminta Dinas PUPR berani mengambil keputusan dalam menentukan program yang harus didahulukan.
Menurutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu melakukan hal serupa agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal.
“Kalau yang prioritas itu mereka sebenarnya tahu saja, karena logikanya ini prioritas untuk menunjang pembangunan dan memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
