KALTENGBICARA.COM – SAMPIT. Anggota Komisi III DPRD kabupaten Kotawaringin Timur, Riskon Febriansyah mendukung wali murid minta wisuda diberlakukan hanya untuk jenjang pendidikan Sarjana. Pasalnya setelah lulusan TK SD SMP .SMA sederajat orang tua siswa akan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melanjutkan pendidikan anaknya.
Riskon juga berpendapatan dunia pendidikan indonesia nampaknya memang perlu ada perlu banyak berbenah. Setelah sebelumnya di salah satu daerah di temukan group whatsapp LGBT di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, sekarang yang sedang viral #(Tagar) kembalikan Wisuda untuk Jenjang Sarjana.
Seperti kita ketahui bersama Pro Kontra ajang acara perpisahan/wisuda di dunia pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA/ sederajat, mengenai manfaat dan mudhorotnya.
“Dari sudut pandang orang tua wali murid pun banyak menyampaikan keberatan, apalagi yang ekonominya lemah dan di anggap membuang duit karena mereka mesti mempersiapkan lagi duit untuk pendaftaran anaknya ke jenjang pendidikan selanjutnya.”ujar Riskon, (16/6).
Dia juga mengatakan selama ini pihak sekolah biasanya beralasan tujuan acara wisuda untuk memotivasi dan memunculkan kebanggaan warga sekolah selain sebagai sarana silaturahmi siswa, guru, komite sekolah dan orang tua murid. Dan biasanya pihak sekolah beralasan ini sudah dirapatkan dengan komite sekolah.
Yang perlu di fahami bersama Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang Komite sekolah, bahwa betul tanggung jawab terhadap dunia pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab orang tua, dan diperbolehkan komite menjalankan tugasnya menggalang dukungan dari masyarakat, dunia usaha sesuai ketentuan, tetapi tetap tidak benarkan apabila keputusan hasil rapat komite menetapkan besaran sumbangan yang diwajibkan untuk pelaksanaan kegiatan dilingkungan sekolah.
“Tentunya polemik pro kontra acara wisuda di lingkungan sekolah mulai TK – SMA sederajat kami meminta Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat himbauan untuk semua satuan pendidikan agar apabila kegiatan wisuda tersebut terdapat penolakan orang tua murid untuk tidak dilaksanakan dan di ganti kegiatan lain yang tidak membebani orang tua murid dengan biaya-biaya lain.”,tegas Riskon Politisi Golkar dari dapil Ketapang ini.
Dan tambahnya Karena yang namanya sumbangan tidak boleh diwajibkan besarannya artinya di sesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua murid. Dan kami meminta bagi orang tua yang keberatan atas pungutan dari pihak sekolah agar bisa melaporkan ke kami karena itu termasuk PUNGLI. Dan juga tidak boleh pihak sekolah menahan ijazah murid dikarenakan tidak mengikuti acara Wisuda/perpisahan, kalau ada kejadian demikian kami siap menindak lanjutinya.”demikian Riskon. //
(KBC/002).
