PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan layanan sanitasi yang aman, layak, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Kegiatan Kick Off PPSP 2026 yang digelar di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (21/4/2026) menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sanitasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Arahan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanna Endang. Ia mengatakan pembangunan sanitasi menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP 2026, termasuk sinergi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Yohanna, pembangunan sanitasi saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Program tersebut sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan percepatan penurunan angka stunting.
Ia menjelaskan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan pengelolaan air limbah domestik, pengembangan sistem persampahan yang lebih terpadu, serta pengurangan sampah dari sumbernya melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta,” katanya.
Selain mengandalkan pendanaan dari pemerintah, pelaksanaan program juga diharapkan mendapat dukungan dari berbagai sumber pembiayaan lainnya, termasuk dana desa, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan.
Melalui pelaksanaan PPSP 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh kabupaten dan kota dapat memperkuat perencanaan pembangunan sanitasi yang lebih terintegrasi sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
