PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelancaran layanan transportasi umum dan distribusi logistik di tengah kenaikan harga serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026). Rapat dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, Pertamina, BPH Migas, Organda, perbankan, hingga operator perusahaan otobus.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, mengatakan persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya ketersediaan Biosolar di sejumlah SPBU akibat penyalahgunaan dan praktik pelangsiran. Kondisi tersebut membuat angkutan umum berizin harus menggunakan BBM nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi sehingga biaya operasional ikut meningkat.
“Angkutan umum, khususnya bus dan angkutan berizin, harus menjadi prioritas dalam penyaluran BBM subsidi. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan akan terus berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, Organda, serta aparat penegak hukum agar penyaluran BBM tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Yulindra.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, biaya operasional angkutan berpotensi mendorong kenaikan tarif penumpang hingga 15–20 persen. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat memicu kenaikan biaya distribusi barang yang berpengaruh terhadap inflasi daerah.
Sebagai langkah awal, Dishub Kalteng mengusulkan penetapan SPBU tertentu yang memprioritaskan pengisian BBM subsidi bagi angkutan umum resmi. Selain itu, pengawasan distribusi BBM akan diperkuat melalui kerja sama antara Dishub, Pertamina, Organda, dan aparat kepolisian.
Pemerintah juga mendorong penyempurnaan sistem pendaftaran barcode BBM subsidi yang terintegrasi dengan data uji berkala kendaraan (KIR). Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran sekaligus menutup celah penyalahgunaan.
“Langkah-langkah ini penting agar tidak terjadi lonjakan tarif angkutan yang memberatkan masyarakat serta untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan pelayanan transportasi publik tetap berjalan aman, lancar, dan terjangkau,” kata Yulindra.
Melalui sinergi lintas sektor, Dishub Kalteng optimistis persoalan distribusi BBM dapat diatasi secara bertahap. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran layanan transportasi umum, mendukung distribusi logistik, serta menjaga stabilitas ekonomi di Kalimantan Tengah.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
