Palangka Raya – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menerima audiensi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Bidang Ketahanan Energi, Sumber Daya Alam (SDA), dan Lingkungan Hidup (LH) di Ruang Kerja Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 19 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas upaya pelestarian hutan sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah di Kalimantan Tengah.
Audiensi dipimpin oleh Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Ketahanan Energi, SDA, dan LH, Mayjen TNI IGBN Tedjasukma E., bersama sejumlah pejabat TNI. Turut hadir pula sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Linae Victoria Aden menyampaikan bahwa kunjungan Tim Pokja Staf Ahli Kasad menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjaga kelestarian hutan.
“Saya memperoleh informasi bahwa kehadiran Bapak-Bapak sekalian berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian hutan guna mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan strategis, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah,” ujar Linae.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh dari audiensi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merumuskan kebijakan, khususnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
“Nantinya, hal tersebut juga akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait kehutanan, lingkungan hidup, dan bidang lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Mayjen TNI IGBN Tedjasukma E. menjelaskan bahwa kunjungan Tim Pokja bertujuan menghimpun informasi mengenai peran TNI dalam mendukung pelestarian hutan yang berkaitan dengan aspek pertahanan negara.
“TNI Angkatan Darat memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pelestarian hutan melalui jajaran hingga tingkat bawah, seperti Koramil dan Babinsa, yang selama ini turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.
Menurut Tedjasukma, pihaknya tengah menggagas pembentukan sebuah lembaga yang melibatkan TNI AD, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pegiat lingkungan hidup dan kehutanan.
“Lembaga ini nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait penggunaan kawasan hutan sebelum diputuskan pemanfaatannya,” ujarnya.
Melalui audiensi tersebut, Tim Pokja juga menggali berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan hutan. Masukan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang dapat memperkuat pelestarian hutan sekaligus mendukung ketahanan wilayah di Kalimantan Tengah.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
