PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Ferry Khaidir, menyoroti status kawasan Hutan Produksi (HP) yang dinilai menghambat petani, khususnya di Kabupaten Seruyan, dalam memperoleh berbagai program bantuan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian.
Menurutnya, status kawasan tersebut membuat petani kesulitan mengakses bantuan, termasuk pengadaan bibit yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan.
“Status kawasan tersebut berdampak langsung terhadap akses petani terhadap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan bibit untuk mendukung kegiatan pertanian. Akibatnya, upaya peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal,” kata Ferry Khaidir, belum lama ini.
Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan I yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu menjelaskan, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, kepastian status lahan menjadi kebutuhan mendesak agar petani dapat mengelola lahan secara produktif sekaligus memperoleh dukungan dari pemerintah.
“Sebagian kawasan, khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan, berstatus HP sehingga kita tidak bisa mengusulkan pengadaan bibit. Padahal ini untuk kepentingan petani lokal,” ujarnya.
Ferry menilai kondisi tersebut tidak hanya menghambat peningkatan hasil produksi pertanian, tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat dapat mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan status kawasan, sehingga petani memiliki kepastian hukum dan akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemberdayaan.
“Ini menjadi PR kita bersama,” tandas Ferry.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
