Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (16/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti rakor dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia juga meminta seluruh pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai langkah strategis, seperti menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan pasokan, serta mengendalikan harga komoditas pangan.
Selain membahas inflasi, Tito mengajak seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah akan memiliki basis data yang kuat untuk memetakan kondisi dan potensi ekonomi di wilayahnya. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, dukungan seluruh pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal,” tegasnya.
Usai mengikuti rakor, Yuas Elko menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mendukung langkah pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga pelaku usaha dan masyarakat.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bersinergi dengan BPS dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung tersedianya data ekonomi yang berkualitas guna mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
