PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana melalui Sosialisasi Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Aula Kantor BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (1/7/2026), tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutan Sekda yang dibacakan Yuas Elko, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Yuas Elko menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan amanat undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, melalui sosialisasi tersebut seluruh peserta diharapkan memahami pentingnya penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berbasis data, kajian ilmiah, serta kondisi riil di lapangan.
“Hasil kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah sehingga menjadi acuan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun ketangguhan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai potensi bencana,” katanya.
Yuas Elko juga mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana berbagi pengalaman dan menyusun langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.
“Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh terhadap bencana sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, penyelenggara menjelaskan bahwa sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai pentingnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan berbasis Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah.
Sosialisasi yang berlangsung pada 1–2 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 66 peserta dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan turut menghadirkan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh secara virtual, narasumber Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Franta Eveline, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
