Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup (LPLH) Nata Buana Lestari dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pengawasan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.
Harapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Darliansjah, saat mewakili Gubernur Kalimantan Tengah pada pelantikan pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) LPLH Nata Buana Lestari Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2030 di Aula Bapelkes Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (19 Mei 2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Darliansjah menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Bumi Tambun Bungai.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga keanekaragaman hayati. Namun, berbagai ancaman seperti kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem, pencemaran sungai, serta dampak perubahan iklim menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Ia menekankan pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah mengharapkan LPLH Nata Buana Lestari dapat menjadi mitra yang kritis, solutif, dan aktif dalam mendukung berbagai kebijakan lingkungan hidup.
Darliansjah mengatakan pemerintah juga berharap organisasi tersebut mampu mengedukasi masyarakat sekaligus mengawal pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup secara konstruktif.
Selain itu, kepengurusan baru diharapkan dapat menyusun program kerja yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, seperti edukasi pengelolaan sampah, penghijauan daerah aliran sungai, rehabilitasi lahan kritis, hingga kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat.
Ia menambahkan, sinergi antara organisasi, pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, sektor swasta, serta masyarakat adat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPLH Nata Buana Lestari, Mulgandri Kusnindra, melantik pengurus DPW LPLH Nata Buana Lestari Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2030.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 33/09/SK-DPP/KW/XI/2025, Hamdia Djafar dipercaya menjabat Ketua DPW, didampingi Lelet Duyan sebagai Sekretaris dan Nurliansi sebagai Bendahara. Pelantikan turut dihadiri Bendahara Umum DPP LPLH Nata Buana Lestari Dayat Adithya, sejumlah kepala daerah dari sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, serta jajaran pengurus DPW dan DPD yang baru dilantik.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
