PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Helmi, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan efisien.
Menurut Helmi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda seiring perkembangan era digital yang semakin pesat. Masyarakat saat ini membutuhkan layanan publik yang cepat, mudah diakses, serta tidak melalui proses yang panjang dan berbelit.
“Pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan efisien di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” ujarnya belum lama ini.
Ia menilai, masih terdapat sejumlah layanan publik yang prosesnya masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pemerintahan.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Pelayanan yang cepat dan tidak berbelit adalah harapan masyarakat, dan teknologi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkannya,” katanya.
Helmi menegaskan, percepatan transformasi digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan berbagai aplikasi layanan, tetapi juga harus didukung oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan jaringan internet yang merata hingga ke wilayah desa-desa. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem digital juga menjadi hal penting agar teknologi yang diterapkan dapat berjalan secara optimal.
“Bukan sekadar memiliki aplikasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan jaringan internet tersedia hingga ke desa-desa, serta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaannya,” jelasnya.
Ia mengatakan, digitalisasi pelayanan publik harus menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah daerah karena mampu memperluas jangkauan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Helmi berharap transformasi digital dapat menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih inklusif, sehingga masyarakat di perkotaan maupun pelosok daerah memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan publik yang cepat, mudah, dan berkualitas.
“Digitalisasi harus menjadi agenda utama demi pelayanan yang merata dan mudah diakses semua kalangan, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pelosok,” tandas Helmi.
Ikuti Kaltengbicara.com di Google News untuk dapatkan informasi lainnya.
